Jakarta – Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Sarmuji, mengingatkan seluruh anggota fraksinya agar memegang teguh empat fatsun politik dalam momentum peringatan HUT ke-58 Fraksi Golkar di DPR, Jumat (13/2). Salah satu penegasan yang disampaikan adalah larangan keras menyerang kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai fraksi yang mendukung pemerintah, seluruh kebijakan Fraksi Partai Golkar harus sejalan dan mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Kita sudah membangun koalisi dan kita dorong menjadi koalisi permanen, bukan koalisi yang on-off,” tegas Sarmuji.
Ia menambahkan bahwa koalisi harus tetap solid dalam kondisi apa pun.
“Koalisi yang ada harus menjadi koalisi yang berada dalam suka dan duka, dalam kebijakan yang populer maupun yang tidak populer,” ujarnya.
Sarmuji secara khusus mengingatkan kader Golkar agar tidak menyerang kebijakan pemerintah sebagai konsekuensi logis berada dalam barisan koalisi.
“Kami ingin menyatakan, jangan pernah menyerang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi kita berada di koalisi pemerintah,” tandasnya.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan agar kader tidak menyerang sesama kader yang berada di eksekutif.
“Jangan menyerang kawan sendiri. Kita punya delapan menteri, tiga wakil menteri, dan satu Gubernur Lemhannas. Kalau ada yang perlu dibicarakan, sampaikan sebelum rapat dimulai. Jangan sampai jeruk makan jeruk,” katanya.
Fatsun ketiga, lanjut Sarmuji, adalah tidak menyoal keputusan negara yang sudah diputuskan dan sedang berjalan.
“Kita boleh memberi masukan dan melakukan evaluasi, tetapi jangan menyerang sesuatu yang sudah diputuskan negara,” ujarnya, mencontohkan program makan bergizi gratis yang perlu didukung dengan penyempurnaan melalui masukan konstruktif.
Terakhir, ia menegaskan agar tidak mengubah keputusan yang telah disepakati dalam koalisi partai.
“Jangan mengubah sesuatu yang sudah diputuskan oleh koalisi,” tegasnya.
Golkar Ingatkan Kader di DPR: Jangan Pernah Menyerang Kebijakan Prabowo, HYU Sebut Langkah Baik Jaga Stabilitas Politik Nasional Tetap Sejuk
Penegasan tersebut mendapat tanggapan positif dari Kader Muda Partai Golkar Papua sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini DPD I Partai Golkar Papua, Hendrik Yance Udam (HYU).
HYU menyampaikan tanggapannya usai mengikuti Musyawarah Daerah (Musda) VII DPD II Partai Golkar Kota Jayapura pada 21 Februari 2026 di Hotel Grand Tabi, Kota Jayapura.
“Ini merupakan langkah positif dari internal Partai Golkar untuk mendukung sepenuhnya kebijakan Pemerintah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran agar bisa berjalan dengan baik demi kesejahteraan rakyat,” ujar HYU kepada wartawan.
Menurutnya, sikap tegas Fraksi Golkar di DPR menjadi bentuk komitmen menjaga stabilitas politik nasional.
“Langkah ini sekaligus menjaga dinamika dan stabilitas politik nasional agar tetap sejuk, kondusif, dan tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu,” tambahnya.
HYU juga menegaskan bahwa arahan tersebut berlaku bagi seluruh kader Golkar, termasuk yang berada di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami meminta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar di DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota se-Papua serta seluruh kader Golkar untuk mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah, termasuk visi dan misi Papua Cerah yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Papua,” tegasnya.
Ia secara khusus menekankan dukungan terhadap Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri, dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen.
“Gubernur Papua saat ini adalah Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Papua. Maka kader Golkar harus tegak lurus, penuh dedikasi dan loyalitas mendukung kepemimpinan beliau bersama Wakil Gubernur demi kemajuan Papua,” ujar HYU.
Menurutnya, Partai Golkar memiliki tanggung jawab moral dan politik karena telah mengusung serta memenangkan pasangan tersebut dalam kontestasi Pilkada.
“Partai Golkar bertanggung jawab atas kemenangan pasangan ini. Karena itu, seluruh kader wajib mendukung dan mengawal pemerintahan agar program-program pembangunan berjalan maksimal untuk kesejahteraan rakyat Papua,” pungkasnya.
