Jayapura Fakta Harian. Com. – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jayapura pada 27 November 2024, ketegangan politik semakin memanas, dengan percakapan di grup WhatsApp yang semakin intens dan tajam. Isu politik uang yang melibatkan Penjabat (PJ) Bupati Kabupaten Jayapura, Samuel Siriwa, muncul dalam beberapa percakapan, yang disebarkan oleh Ketua Tim Pemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura, Yohanes Eluay, serta dosen Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung.
Isu tersebut berawal dari pernyataan Yohanes Eluay di grup WhatsApp Lintas Sentani, di mana ia menyebutkan bahwa PJ Bupati Jayapura telah memberikan dana sebesar Rp 100 juta kepada 19 Kepala Distrik di wilayah Kabupaten Jayapura, yang diduga digunakan untuk mendukung Paslon nomor urut 3 dalam Pilkada. Pernyataan ini kemudian diposting oleh Marinus Yaung di grup WhatsApp Pilkada Papua, yang menyebutkan akan menghubungi Yohanes Eluay untuk mengirimkan 10 orang sebagai saksi yang akan membawa bukti terkait dugaan politik uang tersebut.
Tanggapan keras datang dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin) Provinsi Papua Menase Udam ST, yang menegaskan bahwa tuduhan tersebut belum didasarkan pada bukti yang jelas. “Jangan sebarkan hoax. Jika ada bukti yang lengkap terkait dugaan keterlibatan PJ Bupati Samuel Siriwa dalam politik uang, silakan laporkan ke Bawaslu dan Sentera Gakkkumdu Kabupaten Jayapura,” ujar Udam saat ditemui di Jayapura pada Senin, 25 November 2024.
Udam menganggap tuduhan yang disampaikan oleh Yohanes Eluay dan Marinus Yaung sebagai bentuk provokasi yang tidak bertanggung jawab. “Kami menduga ada upaya untuk menjatuhkan nama baik PJ Bupati Samuel Siriwa dengan menyebarkan isu yang tidak berdasar. PJ Bupati harus memberikan penjelasan kepada publik mengenai penggunaan dana 100 juta tersebut, agar tidak menimbulkan kecurigaan atau salah paham di kalangan masyarakat,” tegas Udam.
Lebih lanjut, Udam menambahkan bahwa ia merasa terpanggil untuk memberikan klarifikasi karena nama Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin) dibawa-bawa dalam percakapan yang beredar. “Sebagai Ketua DPD Gercin, saya harus turun tangan untuk meluruskan masalah ini. Kami tidak ingin organisasi kami terlibat dalam isu yang tidak jelas kebenarannya,” kata Udam.
Isu politik uang ini semakin mengemuka menjelang Pilkada, namun penting untuk diingat bahwa tuduhan semacam ini harus didasarkan pada bukti yang sah. Jika ada indikasi pelanggaran, pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkannya melalui jalur hukum yang tepat, seperti Bawaslu dan Sentera Gakkkumdu Kabupaten Jayapura.
