Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah se-Tanah Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025). Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh enam gubernur, 42 bupati/wali kota, serta 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Papua melalui pengamanan kekayaan negara, penguatan swasembada pangan dan energi hingga ke tingkat daerah, serta menjadikan Papua sebagai kawasan strategis pengembangan kemandirian energi nasional.
Selain itu, Presiden juga menyoroti rencana pembangunan dan peningkatan layanan dasar, mulai dari pembangunan rumah sakit, renovasi dan pembangunan sekolah umum serta sekolah rakyat, pengembangan sektor pariwisata, penjaminan keamanan, hingga perbaikan infrastruktur di seluruh wilayah Papua.
“Kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasembada pangan,” ujar Presiden Prabowo.
Arahan tersebut mendapat perhatian serius dari tokoh nasional asal Papua, Hendrick Yance Udam (HYU), yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN Gercin Indonesia). Ia mengapresiasi pertemuan tersebut sebagai langkah penting bagi masa depan Papua.
Namun demikian, HYU menilai pengarahan Presiden masih belum menyentuh persoalan mendasar Papua secara utuh, khususnya terkait amanat Otonomi Khusus (Otsus) di bidang pendidikan dan kesehatan, serta penyelesaian konflik dan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM).
Menurut HYU, fokus arahan Presiden lebih banyak menitikberatkan pada pembangunan ekonomi makro dan agenda lumbung pangan yang membutuhkan investasi besar, sementara penguatan ekonomi kerakyatan dan keberpihakan langsung kepada Orang Asli Papua (OAP) belum mendapatkan perhatian yang memadai.
“Momentum pengarahan kepala negara seperti ini sangat penting untuk menjadi pegangan bagi pelaksana di lapangan, baik Komite Eksekutif, kementerian, maupun pemerintah daerah. Sayangnya, arahan tersebut terkesan hanya fokus pada satu agenda ekonomi, padahal Papua membutuhkan solusi yang menyeluruh,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum DPN Gercin Indonesia itu mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bersuara secara tegas dan terbuka terkait penyelesaian konflik Papua, termasuk penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum terselesaikan secara adil dan transparan.
“Persoalan HAM adalah salah satu akar utama masalah Papua. Negara tidak boleh diam. Presiden Prabowo harus menunjukkan kepemimpinan moral dan politik untuk menghadirkan solusi komprehensif bagi Papua,” tegas HYU di Jakarta.
Ia menilai pendekatan keamanan semata tidak akan mampu menjawab kompleksitas persoalan Papua. Sebaliknya, dibutuhkan pendekatan dialog, keadilan HAM, serta keberpihakan nyata kepada OAP guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
HYU juga mendorong pemerintah pusat membuka ruang dialog yang jujur, setara, dan inklusif dengan seluruh elemen masyarakat Papua, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, hingga kelompok masyarakat sipil. Dialog tersebut, kata dia, harus disertai komitmen politik yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu secara berkeadilan.
“Papua membutuhkan solusi yang menyentuh akar persoalan, bukan sekadar janji pembangunan. Penyelesaian HAM adalah kunci untuk membangun perdamaian, persatuan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan di Tanah Papua,” tutupnya.
Gercin Indonesia, lanjut HYU, akan terus mengawal agenda perdamaian Papua dan mendorong pemerintah agar menjadikan isu HAM sebagai prioritas nasional demi terwujudnya Papua yang damai, adil, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
