Jayapura. Suasana politik di Papua kembali memanas setelah pergantian mendadak posisi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Papua. Dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PDIP Papua yang digelar Sabtu (26/4/2025) di Jayapura, Benhur Tomi Mano (BTM) resmi ditunjuk oleh DPP PDIP sebagai Ketua DPD PDIP Papua, menggantikan Harry Aryo Naap yang tengah tersandung kasus hukum di tengah proses Pemilukada.
Penunjukan BTM sebagai “juru mudi baru” partai berlambang banteng moncong putih itu sontak menuai beragam tanggapan, salah satunya dari politisi Muda Papua, Hendrik Yance Udam (HYU). Ketua Umum Relawan MARI YO MANIA Gubenur dan Wakil gubenur Papua Pilhanku itu menyebut keputusan BTM menerima jabatan Ketua DPD PDIP Papua sebagai langkah politik yang fatal, apalagi menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025.
“BTM telah membuat kesalahan besar dalam karier politiknya. Keputusannya menerima jabatan Ketua DPD PDIP justru mempersempit ruang geraknya sebagai calon gubernur,” ujar HYU dalam pernyataannya, Sabtu (26/4/2025).kepada sejumlah wartawan di kota jayapura
HYU menilai, langkah PDIP mengusung BTM-CK dalam PSU Pilgub justru membuat pasangan tersebut berpotensi menjadi “musuh bersama” partai-partai politik lain yang memiliki kursi di DPRK Provinsi maupun kabupaten/kota di Papua. Menurutnya, ini bukan hanya soal Pilgub 2025, tapi bagian dari strategi besar menuju Pemilu 2029.
“Perolehan suara BTM-CK di akar rumput bisa bergeser ke pasangan MDF-AR. Seandainya BTM cerdas berpolitik, ia akan menolak jabatan Ketua DPD agar bisa menjaga keseimbangan dan membangun koalisi lintas partai di Pilgub nanti,” tegasnya.
Lebih jauh, HYU menyoroti konstelasi politik nasional di mana PDIP kini berada di posisi oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini, menurutnya, akan berpengaruh langsung pada peta kekuatan politik di Papua.
“Dengan PDIP sebagai oposisi yang tajam terhadap pemerintah pusat, secara otomatis BTM-CK juga akan terimbas. Ini sinyal kuat bahwa mereka akan kalah dalam PSU Pilgub Papua 6 Agustus 2025,” pungkas HYU.
