Jakarta. Indonesia mendapat dukungan kuat dari komunitas Hak Asasi Manusia (HAM) internasional untuk dicalonkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2026. Momentum strategis ini disambut positif oleh berbagai elemen nasional.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN GERCIN Indonesia), Hendrik Yance Udam (HYU), menilai pencalonan Indonesia sebagai peluang emas untuk memainkan peran sentral dalam penyelesaian isu-isu HAM, baik di tingkat global maupun domestik.
“Indonesia mendapatkan dukungan luar biasa dari komunitas HAM dunia. Ini adalah peluang emas bagi bangsa kita untuk berkontribusi aktif menyelesaikan persoalan HAM global sekaligus menjelaskan secara objektif isu-isu HAM di dalam negeri,” ujar HYU di Jakarta, 29 Desember 2025.
Dalam konteks tersebut, HYU secara tegas mengusulkan Menteri HAM Republik Indonesia, Natalius Pigai, sebagai sosok paling tepat untuk mewakili Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
“Bapak Natalius Pigai memiliki rekam jejak panjang dan kredibilitas kuat di bidang HAM. Sebelum menjadi Menteri HAM, beliau adalah aktivis HAM yang berpengalaman, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemikiran-pemikiran konstruktif beliau sangat dibutuhkan dunia internasional,” tegas HYU.
HYU juga menyoroti isu HAM domestik, khususnya di Tanah Papua, yang dinilainya sangat sensitif dan telah menjadi perhatian global selama hampir 64 tahun sejak Papua bergabung dengan NKRI pada 1 Mei 1969.
“Jika Natalius Pigai dipercaya menjadi Presiden Dewan HAM PBB, kami berharap isu-isu HAM di Papua dapat diselesaikan secara bermartabat dalam kerangka berbangsa dan bernegara, dalam bingkai NKRI. Dengan demikian, isu HAM tidak lagi dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan separatisme di luar Indonesia,” jelasnya.
Atas dasar itu, HYU meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk secara resmi merekomendasikan Natalius Pigai sebagai kandidat Presiden Dewan HAM PBB.
Lebih lanjut, HYU menilai pencalonan Indonesia akan menjadi instrumen diplomasi strategis untuk memperbaiki citra Indonesia di mata dunia. Selama ini, sejumlah isu HAM—seperti Papua dan kasus orang hilang—kerap menjadi sorotan dalam sidang Dewan HAM PBB dan sering kali menempatkan Indonesia pada posisi defensif.
“Jika Indonesia terpilih, ini akan menjadi propaganda positif yang kuat. Tingkat kepercayaan dunia terhadap Indonesia dalam diplomasi global akan meningkat secara signifikan,” katanya.
Selain itu, HYU melihat langkah ini sebagai pintu masuk untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Ia berharap Indonesia ke depan dapat diperhitungkan masuk dalam jajaran Dewan Keamanan Tetap PBB, mengingat besarnya jumlah penduduk, posisi geopolitik strategis, serta peran Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.
“Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi kekuatan moral dan diplomatik dunia. Kepemimpinan di Dewan HAM PBB adalah langkah penting menuju ke sana,” pungkas HYU.
