Jakarta. Fakta Harian.Com – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terhambat karena anggaran kementeriannya diblokir. Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (6/2/2025), Dody mengungkapkan bahwa anggaran untuk proyek IKN belum dapat direalisasikan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kok tanya progres gimana sih, anggarannya nggak ada. Progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri,” ujarnya, disambut tawa. Dody menambahkan bahwa saat ini kementeriannya sedang berupaya menyelesaikan masalah tersebut agar anggaran bisa dibuka kembali setelah mendapat persetujuan DPR.
Namun, hal ini menimbulkan spekulasi politik. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN Gercin Indonesia), Hendrik Yance Udam (HYU), berpendapat bahwa pemblokiran anggaran ini merupakan langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mengeksekusi lawan-lawan politiknya yang dianggap berusaha mengganggu stabilitas pemerintahannya.
HYU menilai bahwa Prabowo sedang melakukan tindakan tegas untuk mengamankan kekuasaannya, dengan memblokir anggaran berbagai kementerian, termasuk Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat, yang dianggap memiliki anggaran besar. “Saya memprediksi akan ada pergantian menteri-menteri yang tidak loyal dan membuat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,” tegas HYU.
Di sisi lain, Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, memberikan pandangan berbeda. Ia menyebut penghentian anggaran IKN sebagai langkah rasional yang diambil oleh Prabowo untuk menghindari krisis finansial negara. “Jika Prabowo tidak segera bertindak, negara bisa terancam bangkrut,” ujar Muslim, menambahkan bahwa langkah tersebut tidak ada kaitannya dengan kedekatan politik antara Prabowo dan Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri memilih untuk tidak banyak berkomentar mengenai pemblokiran anggaran IKN. Saat diminta pendapat, Jokowi hanya menyebut bahwa masalah anggaran dan pemangkasan adalah wewenang pemerintah. “Itu urusan pemerintah. Jangan ditarik-tarik,” katanya.
Meski demikian, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemblokiran anggaran bukan berarti ada penguncian total, melainkan langkah efisiensi yang diterapkan untuk seluruh anggaran pemerintah, termasuk untuk IKN. Dody juga menyebut bahwa kebijakan efisiensi ini berlaku untuk semua anggaran, bukan hanya untuk proyek IKN.
Tantangan besar kini ada di tangan pemerintah untuk menavigasi dinamika politik dan finansial yang semakin kompleks, sementara proyek pembangunan IKN yang diharapkan menjadi simbol kemajuan bangsa, masih terhambat di tengah ketidakpastian anggaran.
