Jakarta. Fakta Harian .Com – Pada Senin, 20 Januari 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan langkah besar dengan menandatangani perintah eksekutif yang menghentikan seluruh bantuan luar negeri AS selama 90 hari.
Keputusan ini bertujuan untuk meninjau ulang kebijakan bantuan luar negeri AS dan memastikan kesesuaiannya dengan agenda pemerintahan Trump. Perintah tersebut memerintahkan agar semua kepala departemen dan lembaga yang bertanggung jawab atas bantuan pembangunan luar negeri segera menghentikan kewajiban dan pencairan dana kepada negara-negara penerima bantuan, termasuk Indonesia.
Terkait kebijakan tersebut, Hendrik Yance Udam (HYU), Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN Gercin Indonesia), memberikan pernyataan kepada sejumlah wartawan pada 20 Januari 2025. HYU menekankan bahwa Pemerintah Indonesia perlu waspada dan menyusun langkah-langkah antisipasi terhadap dampak kebijakan radikal ini, yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri.
Menurut HYU, penghentian bantuan luar negeri AS dapat membawa dampak besar bagi Indonesia, baik dalam aspek politik maupun ekonomi. Dalam hal politik, pemutusan bantuan ini bisa merenggangkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan AS, yang selama ini terjalin baik. Hal ini mungkin memaksa Indonesia untuk mencari aliansi baru dengan negara-negara lain, seperti China atau negara-negara di Uni Eropa, untuk mengimbangi dampak dari pengurangan kerjasama dengan AS.
Dampak lainnya adalah kemungkinan pergeseran fokus kebijakan luar negeri Indonesia. Jika bantuan dari AS dihentikan, Indonesia mungkin harus lebih memfokuskan perhatian pada kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara atau negara besar lainnya, yang dapat menggantikan sumber daya yang hilang.
Di sisi ekonomi, penghentian bantuan ini diperkirakan akan menghambat berbagai program pembangunan di Indonesia, termasuk proyek infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Sektor-sektor bisnis yang sebelumnya bergantung pada bantuan atau investasi AS juga bisa terkena dampaknya, bahkan dapat menyebabkan gangguan pada proyek-proyek yang sedang berlangsung. Ketegangan politik yang muncul juga bisa mempengaruhi sentimen pasar, yang pada gilirannya berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.
HYU juga menambahkan bahwa Indonesia selama ini menerima berbagai jenis bantuan dari AS, mulai dari bantuan kemanusiaan pasca-bencana, dukungan pembangunan ekonomi, bantuan di sektor keamanan dan pertahanan, hingga program pendidikan dan pelatihan. Semua bantuan ini telah membantu memperkuat berbagai sektor di Indonesia, namun kini Indonesia harus bersiap untuk menghadapi dampak dari penghentian bantuan tersebut.
Meskipun Indonesia memiliki alternatif kerjasama dengan negara-negara lain, kebijakan penghentian bantuan luar negeri oleh AS tetap menimbulkan tantangan besar yang perlu dihadapi secara hati-hati dan strategis oleh pemerintah Indonesia,tutup HYU
