Jakarta. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berencana mengumpulkan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Tanah Papua dalam sebuah pertemuan strategis yang dijadwalkan berlangsung pekan depan. Pertemuan ini dinilai menjadi momentum penting dalam menentukan arah percepatan pembangunan Papua ke depan.
Meski belum menyebutkan tanggal pasti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa agenda tersebut akan melibatkan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, serta dihadiri jajaran menteri terkait.
“Saya mendapat informasi dari Pak Seskab, minggu depan ada rencana Presiden akan mengumpulkan Komite Percepatan Pembangunan Papua bersama seluruh kepala daerah, baik gubernur maupun bupati,” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Selain Mendagri, pertemuan itu juga akan dihadiri Menko terkait, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, menandakan keseriusan pemerintah pusat dalam menangani persoalan Papua secara komprehensif.
Tito menjelaskan, dalam forum tersebut Presiden Prabowo akan memberikan arahan resmi yang menjadi acuan kerja Komite Percepatan Pembangunan Papua.
“Arahan Presiden akan menjadi mandat jelas tentang apa yang harus dikerjakan komite ini dalam mempercepat pembangunan Papua,” jelas Tito.
Ia menambahkan, pemerintah menetapkan enam fokus utama pembangunan Papua, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, keamanan, dan ketertiban. Seluruh instrumen negara, kata Tito, telah disiapkan untuk mendukung percepatan di enam sektor tersebut.
Ketum Gercin Indonesia Minta Dana Otsus Harus Dinaikkan, Bukan Dipangkas
Menanggapi rencana pertemuan nasional tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin Indonesia ), HYU, secara tegas mendesak para kepala daerah di Papua agar bersatu menyuarakan kepentingan rakyat Papua, terutama terkait Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Kepada sejumlah wartawan di Jayapura, Senin (25/12/2025), HYU menegaskan bahwa Dana Otsus Papua harus dinaikkan dan tidak boleh terkena kebijakan efisiensi anggaran.
“Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Kondisi geografis, sosial, dan ekonomi Papua membutuhkan perlakuan khusus. Dana Otsus harus dinaikkan, bukan dikurangi. Dan untuk Papua, tidak boleh ada efisiensi anggaran Dana Otsus,” tegas HYU.
HYU juga mendorong agar Dana Otsus dipisahkan dari APBD induk, sehingga pengelolaannya lebih transparan dan tepat sasaran.
“Dana Otsus harus dipisahkan dari APBD induk. Supaya penggunaannya benar-benar menyentuh Orang Asli Papua, bukan habis di belanja birokrasi,” ujarnya.
Menurut HYU, selama ini masih banyak Dana Otsus yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, padahal dana tersebut merupakan bentuk kehadiran negara untuk mengejar ketertinggalan Papua.
Ia pun meminta para kepala daerah di Papua agar berani bersikap dan memperjuangkan hak rakyat, bukan sekadar menjalankan kebijakan administratif.
“Gubernur, bupati, dan wali kota harus berdiri di depan memperjuangkan rakyatnya. Ini soal masa depan Papua dan generasi Orang Asli Papua,” tandasnya.
HYU menegaskan, Gerakan Rakyat Cinta Indonesia ( Gercin Indonesia ) akan terus mengawal kebijakan Dana Otsus agar setiap keputusan pemerintah benar-benar berpihak pada keadilan, kesejahteraan, dan martabat rakyat Papua.
