Jayapura. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Denny Henry Bonai, S.T., MM, mengungkapkan dampak serius pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) terhadap kondisi keuangan Provinsi Papua. Penurunan drastis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disebut menjadi tantangan terberat yang saat ini dihadapi pemerintah dan legislatif daerah.
“Dulu dana transfer dari pemerintah pusat bisa mencapai Rp12,9 triliun per tahun. Sekarang tersisa Rp2,7 triliun dan tahun depan diperkirakan hanya sekitar Rp2,2 triliun. Artinya turun hampir 80 persen,” ungkap Bonai, Rabu (26/11/2025).
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, penurunan anggaran terjadi karena sebagian besar dana transfer dialihkan ke empat provinsi baru hasil pemekaran, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Sementara itu, beban belanja Pemerintah Provinsi Papua masih tetap tinggi.
“Jumlah pegawai lebih dari 8.000 orang tetap harus dibiayai. Operasional pemerintahan berjalan, pelayanan publik makin kompleks, bahkan jumlah penduduk bertambah pasca pemekaran. Ini situasi yang tidak mudah,” jelasnya.
Pelayanan Kesehatan Terdampak
Bonai menegaskan, salah satu sektor yang paling terdampak langsung adalah pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Papua seperti RSUD Jayapura, RSUD Abepura, dan RS Jiwa Abepura.
Keterbatasan anggaran menyebabkan pengadaan alat kesehatan terhambat, ruang operasi terbatas, hingga proses renovasi rumah sakit yang belum disertai solusi sementara.
“Kami sangat mengapresiasi dedikasi tenaga medis yang tetap bekerja di tengah keterbatasan. Kasus penolakan pasien yang sempat terjadi beberapa waktu lalu sangat memprihatinkan, dan harus diakui bahwa akar persoalannya adalah keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Sebagai solusi, DPRP Papua mendorong kerja sama lintas pemerintah daerah di Tanah Papua, termasuk skema sharing dana Otonomi Khusus (Otsus) atau dukungan anggaran dari provinsi, kabupaten, dan kota baru, khususnya untuk memperkuat operasional RSUD Jayapura yang selama ini menjadi rumah sakit rujukan utama.
PAD Mulai Membaik, Tantangan Masih Besar
Di tengah tekanan fiskal, Bonai menyampaikan kabar positif mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target PAD Provinsi Papua tahun 2025 sebesar Rp536 miliar, dan hingga pertengahan November hanya tersisa sekitar Rp40 miliar yang belum terealisasi.
“Bapenda optimistis target PAD bisa tercapai sebelum akhir tahun. Penyerapan anggaran secara umum juga berjalan cukup baik,” ujarnya.
Namun ia mengakui, dua sumber PAD terbesar yang sebelumnya menjadi andalan provinsi, yakni kontribusi PT Freeport Indonesia dan pajak kendaraan bermotor, kini tidak lagi masuk ke kas Provinsi Papua, melainkan langsung ke kabupaten dan kota.
HYU: Masyarakat Harus Tetap Bersatu Dukung Pemerintah
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin Indonesia), Hendrik Yance Udam (HYU), mengajak seluruh masyarakat Papua untuk tetap mendukung dan mengawal kinerja serta program-program Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Menurut HYU, kondisi penurunan APBD saat ini merupakan dampak langsung dari kebijakan fiskal nasional pasca-pemekaran wilayah, sehingga membutuhkan pemahaman dan kebersamaan semua pihak.
“Di tengah keterbatasan APBD Provinsi Papua, masyarakat harus tetap bersatu dan mendukung program-program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur. Agar roda pemerintahan serta pelayanan publik tetap berjalan untuk kepentingan rakyat,” ujar HYU, Kamis (27/11/2025), usai pertemuan terbatas dengan Ketua DPRP Papua.
HYU juga menegaskan pentingnya peran DPRP Papua untuk aktif memperjuangkan penambahan anggaran ke pemerintah pusat.
“Kami meminta DPRP Papua agar serius memperjuangkan kekurangan anggaran APBD ke pemerintah pusat. Ini penting demi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRP, dan masyarakat merupakan kunci utama menghadapi tantangan fiskal saat ini.
“Dengan semangat kebersamaan, kami optimistis Papua tetap bisa melaju menuju pembangunan yang adil, inklusif, dan berpihak pada kepentingan Orang Asli Papua,” pungkas HYU. ( penulis Jovan/ Editor Mik )
