Jayapura. Keputusan mengejutkan Benhur Tomi Mano (BTM) menerima jabatan sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Papua memantik reaksi dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Umum Relawan MARI YO MANIA – Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pilihanku, HYU, dalam keterangannya kepada sejumlah media pada Jumat (2/5), menyebut langkah BTM ini bukan sekadar manuver politik biasa, melainkan lonceng bahaya menuju politik satu warna di tanah Papua.
“Ini bukan soal jabatan, ini soal arah kepemimpinan Papua ke depan. Ketika seorang figur seperti BTM justru memilih berpihak secara eksplisit ke satu partai nasional, maka yang tercipta bukanlah jembatan, tapi jurang,” ujar HYU.
Dalam konteks Papua yang kaya akan kearifan lokal, struktur adat, dan semangat otonomi khusus, keberpihakan BTM pada PDIP dinilai bisa mempersempit ruang dialog lintas partai dan komunitas. Sebaliknya, masyarakat Papua selama ini mendambakan pemimpin yang netral, egaliter, dan mampu merangkul semua golongan.
Alih-alih tampil sebagai simbol pemersatu, keputusan ini justru mengukuhkan citra BTM sebagai pemain politik yang lebih mengutamakan loyalitas partai dibandingkan aspirasi rakyat. HYU menilai langkah ini bisa menjebak Papua dalam kepemimpinan yang elitis dan eksklusif, jauh dari nilai-nilai budaya lokal yang menjunjung kebersamaan dan musyawarah.
“Kalau BTM terpilih jadi Gubernur sambil menjabat Ketua DPD PDIP, bisa jadi Papua masuk ke era politik dominan tunggal. Ini ancaman serius bagi demokrasi lokal. Partai-partai lain bisa kehilangan akses adil ke proses pemerintahan,” tambah HYU.
Ia mengingatkan bahwa politik Papua semestinya bukan arena dominasi, melainkan wadah kolaborasi. Setiap langkah politik harus mencerminkan kerendahan hati, bukan sekadar hitungan kuasa dan jabatan.
Apakah Papua siap menerima politik satu warna? Ataukah rakyat akan bersuara untuk mempertahankan semangat kebhinekaan dan keadilan dalam demokrasi daerah?
