Jayapura. Suhu politik di Papua jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua pada 6 Agustus 2025 semakin memanas. Masing-masing tim sukses berlomba melakukan manuver, propaganda, dan strategi komunikasi politik demi menggaet hati rakyat Papua. Namun, sorotan tajam datang dari pengamat politik Papua, Hendrik Yance Udam (HYU), yang menyampaikan kritik keras terhadap salah satu kandidat.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Jayapura pada Minggu (11/5/2025), HYU melontarkan pernyataan pedas yang menyita perhatian publik. Ia menyebut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua, Benhur Tomi Mano (BTM) dan Costan Karma (CK), sebagai “kapal tua yang berlayar tanpa arah, oleng di tengah ganasnya Samudra Pasifik.”
“Dihantam gelombang ketidakpastian dan badai janji kosong, kapal ini perlahan karam—meninggalkan harapan rakyat Papua tenggelam bersama riak-riak kekecewaan,” tegas HYU.
Menurutnya, sejumlah faktor memperkuat pandangan tersebut. Pertama, loyalis BTM-CK disebut mulai ‘membelot’ dan bergabung ke kubu pesaing, MARI-YO. Kedua, penggunaan partai pengusung PDIP yang saat ini berada di barisan oposisi dinilai menyulitkan BTM-CK menjalin komunikasi politik dengan pemerintah pusat. Ketiga, gaya komunikasi politik pendukung BTM-CK di media sosial dianggap buruk dan cenderung provokatif.
“Ditambah lagi, masyarakat di Yapen dan Waropen kecewa berat karena tidak ada lagi keterwakilan tokoh lokal setelah Yermias Bisay didiskualifikasi oleh MK,” tambah HYU.
Di sisi lain, HYU memuji pasangan MARI-YO, yakni Matius Derek Fakhiri dan Aryoko Rumaropen, sebagai “kapal perang modern yang dipimpin oleh nakhoda pemberani.” Ia menyebut pasangan ini bukan hanya membawa harapan, tetapi juga solusi konkret menuju kesejahteraan Papua.
“Dengan dukungan 16 partai politik nasional yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, MARI-YO punya akses kuat ke pusat. Itu penting untuk mempercepat pembangunan di Papua,” tegas HYU.
Lebih jauh, HYU menyinggung riwayat Pilkada Papua 2024 lalu, ketika kemenangan BTM-CK dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena kesalahan administratif. Hal itu, menurutnya, menjadi sinyal lemahnya akses kekuasaan dan strategi politik dari pasangan tersebut.
“MDF layak jadi Gubernur Papua. Fakta politik sudah membuktikannya. Saatnya rakyat memilih kapal yang benar: tetap di kapal karam atau naik ke kapal perubahan,” pungkas HYU, seraya mengajak masyarakat mencoblos pasangan nomor urut dua, MARI-YO
