Jakarta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan tengah mempertimbangkan usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terkait mekanisme pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang kembali dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar di Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (5/12/2025). Menurut Prabowo, wacana ini patut dikaji serius sebagai solusi atas mahalnya biaya politik dalam Pilkada langsung.
“Saya sendiri condong untuk mengajak seluruh kekuatan politik agar berani memberi solusi kepada rakyat. Demokratis, tapi jangan buang-buang uang,” tegas Prabowo.
Ia menambahkan, jika rakyat sudah memilih DPRD kabupaten dan provinsi, maka pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan langkah logis dan efisien.
“Kalau sudah memilih DPRD, kenapa tidak langsung memilih gubernur dan bupati lewat DPRD saja, selesai,” ujarnya.
Prabowo juga mencontohkan bahwa sistem pemilihan tidak langsung telah diterapkan di banyak negara, termasuk Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia, bahkan oleh negara-negara dengan ekonomi terkuat di dunia.
“Negara-negara maju menggunakan sistem politik yang murah. Ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak harus mahal,” jelasnya.
Usulan Golkar dan Dukungan Gercin Indonesia
Usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebelumnya telah berulang kali disuarakan oleh Bahlil Lahadalia, termasuk saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Tenggara di Kendari pada 2 November 2025. Menurut Bahlil, mekanisme tersebut tetap demokratis dan sesuai konstitusi.
“Dalam UUD 1945, yang dipilih langsung hanyalah Presiden. Kepala daerah bisa dipilih melalui mekanisme demokratis lainnya,” ujar Bahlil.
Menanggapi wacana tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN Gercin Indonesia), Hendrik Yance Udam (HYU), menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Partai Golkar.
HYU menilai, pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan langkah strategis untuk menyelamatkan demokrasi dari biaya politik yang tinggi dan praktik politik uang.
“Kami dari Gercin Indonesia mendukung sepenuhnya agar gubernur, bupati, dan wali kota dipilih kembali melalui DPRD. Ini penting agar uang rakyat tidak habis hanya untuk Pilkada,” tegasnya.
Lebih lanjut, HYU menegaskan bahwa sistem tersebut sejalan dengan demokrasi perwakilan dan mampu menekan konflik sosial yang selama ini kerap muncul dalam Pilkada langsung.
“Pilkada langsung sering memicu polarisasi, konflik horizontal, dan ketegangan di masyarakat. Pemilihan lewat DPRD akan lebih efisien, bermartabat, dan fokus pada kualitas kepemimpinan,” ujarnya.
Menurut HYU, DPRD sebagai representasi rakyat memiliki legitimasi kuat untuk memilih pemimpin daerah yang berintegritas, berpengalaman, dan memiliki visi pembangunan yang jelas.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan publik agar DPRD menjalankan kewenangannya secara jujur dan transparan.
“Kuncinya adalah pengawasan yang ketat dan tanggung jawab moral DPRD kepada rakyat,” tambahnya.
DPN Gercin Indonesia juga mendorong pemerintah bersama DPR RI untuk membuka dialog nasional yang melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan organisasi kemasyarakatan guna merumuskan sistem Pilkada yang paling sesuai dengan kondisi demokrasi Indonesia saat ini.
“Demokrasi bukan sekadar soal memilih langsung, tetapi bagaimana melahirkan pemimpin yang benar-benar bekerja demi kesejahteraan rakyat,” pungkas HYU.
