Jayapura, Papua – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN Gercin Indonesia) 6 Provinsi di Tanah Papua yang diselenggarakan di Aula Lantai 9 Kantor Gubernur Papua pada Jumat, 21 November 2025, menjadi momentum penting bagi perjuangan kesejahteraan Papua. Kegiatan ini sekaligus bertepatan dengan Hari Lahir Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, 21 November 2021.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPN Gercin Indonesia, Hendrik Yance Udam (HYU), secara tegas meminta Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, agar segera melakukan penambahan anggaran APBD Provinsi Papua Tahun 2026 sebesar Rp400 miliar.
“Pemerintah pusat hanya menyetujui APBD Papua sebesar Rp2,2 triliun, sementara kebutuhan riil untuk menjalankan roda pemerintahan mencapai Rp2,6 triliun. Artinya, ada kekurangan sekitar Rp400 miliar yang sangat berdampak pada pelayanan dasar masyarakat Papua,” tegas HYU kepada wartawan usai penutupan Rakornas.
HYU menegaskan, kekurangan anggaran ini berdampak langsung pada sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Ia bahkan menyinggung sejumlah peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Papua sebagai indikator lemahnya dukungan anggaran.
“Kasus-kasus tragis seperti meninggalnya ibu hamil di Papua juga tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Ini persoalan serius yang harus segera dijawab oleh negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, HYU menilai bahwa Provinsi Papua memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan karena faktor geografis, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), serta tantangan pelayanan di wilayah yang luas dan terpencar.
“Jumlah ASN Provinsi Papua mencapai sekitar 8.400 orang lebih, dengan belanja pegawai hampir Rp1 triliun. Dengan APBD hanya Rp2,2 triliun, jelas tidak cukup untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat secara maksimal,” ungkapnya.
Atas dasar itu, atas nama rakyat Papua yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, HYU mendesak Pemerintah Pusat segera menambah anggaran APBD Provinsi Papua sebesar Rp400 miliar guna menopang seluruh program pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen.
“Penambahan anggaran ini penting demi menjamin keberlangsungan seluruh program kerja pemerintah daerah serta mewujudkan kesejahteraan rakyat Papua yang berkeadilan,” tutup HYU.
Rakornas DPN Gercin Indonesia 6 Provinsi di Tanah Papua ini ditutup secara resmi pada Jumat, 21 November 2025, dan dihadiri oleh unsur pemerintah, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi dari berbagai wilayah di Papua.
