Jakarta, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN Gercin Indonesia), Hendrik Yance Udam (HYU), meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk bersikap tegas dan konsisten dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama di Tanah Papua yang dinilainya telah menjadi “gurita korupsi” dengan praktik yang massif dan sistimatis.
HYU menegaskan bahwa korupsi yang mengakar di Papua telah berdampak langsung pada kemiskinan struktural Orang Asli Papua (OAP), membuat masyarakat semakin tersisih dan menderita di atas tanahnya sendiri.
“Korupsi di Tanah Papua sangat massif dan telah membuat rakyat Papua semakin miskin, sengsara, dan kehilangan hak-hak dasarnya. Ini ironi besar di tengah kekayaan sumber daya alam Papua,” ujar HYU kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Ia secara khusus menyoroti kenaikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tahun 2026 yang disebut telah mencapai lebih dari Rp12 triliun. Menurut HYU, besarnya anggaran tersebut harus dibarengi dengan pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas agar dana benar-benar sampai kepada rakyat, bukan justru menjadi bancakan segelintir elite.
“Dana Otsus yang nilainya sangat besar seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi Orang Asli Papua. Namun jika korupsi terus dibiarkan, dana sebesar apa pun tidak akan membawa perubahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, HYU juga meminta Presiden Prabowo untuk membersihkan aparat penegak hukum yang diduga membekingi oknum pejabat pelaku korupsi. Menurutnya, keberanian membersihkan institusi hukum dari praktik kolusi dan pembiaran merupakan kunci agar pelayanan publik dan penyaluran dana rakyat dapat berjalan secara adil dan efektif.
“Aparat hukum yang membekingi koruptor harus ditindak tegas dan disingkirkan. Tanpa penegakan hukum yang bersih dan berintegritas, rakyat Papua akan terus menjadi korban,” katanya.
HYU menegaskan, pemberantasan korupsi di Papua bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, martabat, dan masa depan Orang Asli Papua. Karena itu, ia berharap Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan berpihak pada rakyat dengan menjadikan Papua sebagai prioritas dalam agenda nasional pemberantasan korupsi.
“Jika korupsi bisa diberantas secara serius, maka dana rakyat akan tersalur dengan baik, pelayanan publik membaik, dan kesejahteraan masyarakat Papua dapat terwujud secara nyata,” pungkas HYU.
