Jayapura – Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Papua, Matius Derek Fakhiri (MDF), menegaskan seluruh kader Partai Golkar yang mendapat penugasan sebagai anggota DPR Papua maupun DPR Kabupaten/Kota wajib mendukung dan mengawal seluruh kebijakan pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Penegasan tersebut disampaikan MDF dalam berbagai pidato politiknya saat melantik jajaran DPD II Partai Golkar di kabupaten dan kota se-Provinsi Papua.
Menurut MDF, Partai Golkar merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan program-program pembangunan dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.
“Saya instruksikan seluruh anggota Fraksi Golkar di DPR Papua maupun DPR Kabupaten/Kota agar menjadi garda terdepan dalam mendukung dan mengawal program pemerintah. Jangan hanya menjadi anggota legislatif, tetapi harus menjadi corong partai yang aktif menyosialisasikan kebijakan dan program pembangunan kepada masyarakat,” tegas MDF.
Mantan Kapolda Papua itu menegaskan tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap kader Golkar yang tidak sejalan dengan garis kebijakan partai dalam mendukung pemerintah.
“Partai Golkar adalah mitra strategis pemerintah. Karena itu, kader yang justru menghambat atau tidak mendukung program pemerintah akan berhadapan dengan mekanisme disiplin partai. Saya tidak akan ragu mengambil tindakan tegas sesuai aturan organisasi,” ujarnya.
MDF juga meminta para bupati yang merupakan kader maupun mitra Partai Golkar untuk ikut melakukan pengawasan terhadap kinerja anggota Fraksi Golkar di DPRK.
“Saya minta para bupati untuk memantau kinerja anggota Fraksi Golkar. Jika ada yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau mengganggu jalannya pemerintahan, segera laporkan kepada saya. Kita ingin Golkar hadir sebagai solusi, bukan menjadi bagian dari persoalan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Biro Informasi, Komunikasi dan Penggalangan Opini DPD I Partai Golkar Papua, Hendrik Yance Udam (HYU), menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas yang diambil Ketua DPD I Partai Golkar Papua tersebut.
Pernyataan itu disampaikan HYU usai menghadiri pelantikan DPD II Partai Golkar Kabupaten Jayapura di Sentani, Selasa (2/6/2026).
Menurut HYU, kebijakan MDF merupakan langkah penting dalam membangun disiplin organisasi dan memperkuat soliditas kader yang mendapat amanah rakyat melalui lembaga legislatif.
“Apa yang disampaikan Pak MDF merupakan pesan yang sangat jelas bahwa kader Golkar harus hadir untuk mendukung pembangunan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Disiplin kader adalah fondasi utama agar roda pemerintahan dapat berjalan efektif dan program-program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar HYU.
HYU menilai instruksi tersebut harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh kader Partai Golkar di berbagai tingkatan.
“Saya memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Ketua DPD I Partai Golkar Papua. Instruksi ini bukan hanya berlaku bagi anggota fraksi di DPR Papua dan DPR Kabupaten/Kota, tetapi juga harus menjadi pedoman bagi seluruh kader Golkar hingga tingkat distrik dan kampung. Kita harus bergerak dalam satu barisan untuk mengawal pembangunan Papua yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tegasnya.
Ia berharap seluruh kader Partai Golkar di Papua dapat menjaga soliditas organisasi dan terus berada di garis depan dalam mendukung berbagai program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
“Golkar harus menjadi kekuatan politik yang menghadirkan solusi, menjaga stabilitas, serta mengawal pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Papua. Itulah komitmen yang harus terus kita pegang bersama,” tutup HYU. ( Penulis Jamaludin/Editor Vio)
