Jayapura – Dewan Pimpinan KAPP Provinsi Papua menyatakan dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan pemerintah. Namun, KAPP menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga dari sejauh mana program itu mampu menggerakkan ekonomi masyarakat asli Papua melalui pemanfaatan produk lokal.
Ketua KAPP Provinsi Papua, Esau Saweri, kepada media ini pada Rabu (6/2), menyampaikan apresiasi atas komitmen Matius Derek Fakhiri yang mendorong agar program MBG wajib menyerap sedikitnya 70 persen produk lokal Papua.
“Kami mendukung penuh langkah Bapak Gubernur. Program MBG harus berjalan dan memberi manfaat nyata bagi anak-anak Papua. Tetapi yang tidak kalah penting, makanan yang disajikan harus berasal dari hasil bumi Papua sendiri. Sagu, ubi, keladi, pisang, ikan, sayur-mayur, dan hasil kebun mama-mama Papua harus menjadi bagian utama dalam program ini,” ujar Esau Saweri.
Menurutnya, MBG tidak boleh hanya dipandang sebagai program pemenuhan gizi semata. Lebih dari itu, program tersebut harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga ke kampung-kampung.
“Jangan sampai dapur MBG mengepul setiap hari, tetapi hasil kebun rakyat tidak terserap. Jangan sampai anak-anak Papua kenyang makan, tetapi petani, nelayan, dan mama-mama Papua tetap kesulitan menjual hasil usahanya. Kalau itu yang terjadi, maka manfaat program ini belum menyentuh akar persoalan ekonomi rakyat,” tegasnya.
Esau menilai Papua memiliki kekayaan pangan lokal yang sangat melimpah dan bernilai gizi tinggi. Karena itu, sudah sepatutnya program MBG menjadi pasar yang pasti bagi para petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM lokal.
“Papua tidak kekurangan pangan. Tanah ini subur, laut kita kaya, sungai kita penuh ikan. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan dan keberanian untuk memberi ruang kepada produk-produk lokal agar menjadi tuan rumah di negerinya sendiri,” katanya.
Untuk memastikan manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat Papua, KAPP mengajukan tiga rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Papua serta pemerintah kabupaten/kota se-Tanah Papua.
Pertama, mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalin kerja sama dengan kelompok tani, nelayan adat, peternak lokal, dan koperasi mama-mama Papua.
Kedua, membuka secara transparan data pemasok atau supplier MBG di setiap daerah agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaannya.
Ketiga, menjaga keseimbangan antara kualitas dan harga sehingga produk lokal tidak dibeli dengan harga murah yang merugikan petani dan nelayan.
“Kami ingin petani tersenyum saat panen, nelayan tersenyum saat pulang melaut, mama-mama tersenyum saat berjualan di pasar, dan anak-anak Papua tersenyum karena mendapatkan makanan bergizi. Itulah tujuan besar yang harus diwujudkan melalui program MBG,” ungkapnya.
KAPP Provinsi Papua juga menyatakan kesiapan untuk ikut mengawal pelaksanaan program tersebut agar tetap berpihak kepada masyarakat lokal dan berjalan sesuai harapan pemerintah daerah.
“Kami siap menjadi garda terdepan mengawal program MBG. Karena ketika anak-anak Papua tumbuh sehat dan cerdas, sementara ekonomi rakyat bergerak dan kesejahteraan masyarakat meningkat, maka itulah kemenangan bersama bagi Tanah Papua. Anak Papua pintar, mama Papua sejahtera, dan Papua akan terus melangkah menuju masa depan yang CERAH,” tutup Esau Saweri.
