DPD Gercin Papua Dukung Keputusan MDF Ganti Sekwan, Ali Mambrasar: Itu Hak Prerogatif Gubernur Jangan Ada Yang Intervensi

 

Jayapura – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin) Provinsi Papua, Ali Mambrasar, meminta mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPR Papua, Juliana Waromi, untuk menerima keputusan pemberhentian dirinya dengan sikap legowo dan tidak menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ali Mambrasar kepada sejumlah wartawan di Jayapura, Sabtu (7/3/2026), menanggapi desakan Sekjen Aliansi Masyarakat Poros Saireri yang meminta Gubernur Papua mengembalikan posisi Sekwan DPR Papua kepada Juliana Waromi setelah diberhentikan karena mendekati masa pensiun.

Menurut Ali, keputusan yang diambil oleh Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri (MDF) merupakan langkah yang sah dan telah melalui mekanisme serta prosedur pemerintahan yang berlaku.

“Kami dari DPD Gercin Indonesia Provinsi Papua memberikan dukungan penuh kepada Gubernur Papua Bapak Matius Derek Fakhiri atas keputusan mengganti Sekwan DPR Papua. Itu adalah hak prerogatif gubernur sebagai kepala daerah,” ujar Ali Mambrasar.

Ia menegaskan bahwa Gercin Papua juga mendukung penuh pelaksana harian (Plh) Sekwan yang telah ditunjuk oleh gubernur agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal dalam mendukung kerja-kerja DPR Papua.

Selain itu, Ali juga meminta pihak Aliansi Masyarakat Poros Saireri untuk tidak membangun narasi politik yang dapat memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

“Tidak perlu membangun opini yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Sangat tidak masuk akal jika seorang pejabat yang sudah mendekati masa pensiun diminta kembali menduduki jabatan yang sama,” tegasnya.

Ali juga secara khusus meminta Juliana Waromi untuk menerima keputusan tersebut dengan sikap besar hati.

“Kami berharap Ibu Juliana Waromi dapat menerima keputusan pemberhentian ini dengan legowo dan penuh kebesaran hati. Ini adalah bagian dari dinamika pemerintahan dan merupakan kewenangan gubernur,” katanya.

Ia menambahkan bahwa dalam dinamika kepemimpinan, pergantian jabatan merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan.

“Setiap masa ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada masanya. Karena itu mari kita menjaga stabilitas dan tidak membuat gerakan tambahan yang dapat menimbulkan kegaduhan,” pungkas Ali Mambrasar.( Penulis Jamaludin/Editor Vio)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *