Jayapura.Fakta Harian.Com – Keputusan pemerintah untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga Juni 2025 disambut dengan positif oleh berbagai pihak. Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, mengungkapkan bahwa langkah ini sangat penting bagi kelangsungan operasi perusahaan yang sempat terhambat akibat kebakaran pada smelter Freeport di Gresik pada Oktober 2024. Dengan izin ekspor yang baru, PTFI siap melanjutkan pengapalan konsentrat tembaga, yang diperkirakan mencapai 150.000 hingga 200.000 ton per bulan, menyumbang hampir 1,2 juta ton ekspor dalam enam bulan ke depan.
Sementara itu Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN Gercin Indonesia), Hendrik Yance Udam (HYU), yang di minta tanggapannya memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut HYU, kebijakan ini bukan hanya menyelamatkan kelangsungan operasional PTFI, tetapi juga melindungi ribuan pekerja dari ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial-ekonomi, terutama di Papua. ,”kata HYU (Senin 17 Maret 2025) usai tatap muka dengan pimpinan MRP Papua
HYU menilai bahwa kebijakan ini menggambarkan kebijaksanaan Pemerintah Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri dan kesejahteraan pekerja. Ia mengungkapkan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan PTFI, tetapi juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang kian kompleks.
Lebih lanjut, HYU berharap agar PTFI, seiring dengan diperpanjangnya izin ekspor, dapat lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat asli Papua yang tinggal di sekitar areal tambang. Menurutnya, kehadiran PTFI harus dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Papua, baik dalam hal lapangan kerja, infrastruktur, pendidikan, maupun pelayanan kesehatan. “Kami berharap agar keberadaan PTFI di Papua tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat asli Papua dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” kata HYU.
Lanjut HYU dengan keputusan bijak ini, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk memastikan agar sektor tambang tetap memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Papua.
