Jayapura, Isu politik identitas berbasis suku, agama, dan ras kembali mencuat jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua yang akan digelar pada 6 Agustus 2025. Ketua Umum Relawan MARI YO MANIA, Hendrik Yance Udam (HYU), dengan tegas memperingatkan pasangan calon Benhur Tomi Mano dan Costan Karma (BTM-CK) agar tidak menggunakan institusi keagamaan, khususnya Sinode GKI di Tanah Papua, sebagai alat politik.
Dalam pernyataannya di Markas Besar Relawan MARI YO MANIA di Abepura, Kota Jayapura, HYU menyoroti indikasi kuat keterlibatan Sinode GKI dalam mendukung salah satu pasangan calon.
“BTM-CK secara terang-terangan memainkan politik identitas dengan menggiring Sinode GKI di Tanah Papua untuk terlibat dalam politik praktis. Ini sangat berbahaya dan dapat memecah belah kerukunan umat beragama serta mencederai netralitas institusi gereja,” ujar HYU.
HYU menegaskan bahwa Gereja harus tetap netral dan fokus pada misi spiritual, bukan terseret dalam dinamika politik praktis.
“Jika Sinode GKI terus terlibat aktif dalam politik, hal ini bisa membuat jemaat bubar dan kehilangan kepercayaan pada institusi gereja,” tegasnya.
Lebih lanjut, HYU menyerukan kepada pengurus Sinode GKI di Tanah Papua agar segera menggelar konferensi pers untuk menegaskan sikap netral mereka dalam PSU Pilgub Papua. Ia juga mengingatkan bahwa warga GKI memiliki pilihan politik yang beragam, dan tidak semuanya mendukung pasangan BTM-CK.
“BTM-CK jangan mengklaim Sinode GKI sebagai milik mereka. Ini tidak sehat bagi demokrasi dan sangat merusak nilai-nilai kekristenan,” pungkas HYU.
HYU berharap, menjelang PSU Pilgub Papua, semua pihak—termasuk institusi keagamaan—dapat menjaga netralitas dan tidak menjadi alat kepentingan politik sesaat.
