Jayapura, Papua. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN Gercin Indonesia), Hendrik Yance Udam (HYU), melakukan pertemuan perdana dengan para pengusaha Anak Asli Papua (OAP) yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Anak Asli Papua (HIPMAS Papua), pada Minggu, 4 Januari 2026, bertempat di Markas Komando Daerah Gercin Indonesia,di Jayapura.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk membahas keterlibatan strategis pengusaha Papua dalam pembangunan nasional, khususnya berbagai proyek yang masuk ke Papua seiring terbentuknya sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB).
Dalam arahannya, HYU menegaskan bahwa pengusaha Papua tidak boleh hanya menjadi penonton atau objek pembangunan, melainkan harus tampil sebagai driver utama dan subjek pembangunan nasional di atas tanahnya sendiri.
“Pembangunan nasional yang masuk ke Papua harus memberi ruang dan peran utama bagi pengusaha Anak Asli Papua. Kita tidak boleh terus menjadi penumpang di negeri sendiri,” tegas HYU.
HYU juga menekankan bahwa kehadiran DOB dan dana Otonomi Khusus (Otsus) harus memberikan dampak nyata dalam menciptakan pengusaha-pengusaha Papua yang kuat, profesional, dan mampu bersaing, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Lebih lanjut, DPN Gercin Indonesia bersama HIPMAS Papua mendesak pemerintah daerah di enam provinsi serta kabupaten/kota se-Tanah Papua untuk mengaktifkan dan menjalankan secara konsisten Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
Menurut HYU, implementasi Perpres tersebut merupakan bukti nyata keberpihakan negara dalam pemberdayaan dan perlindungan pengusaha Anak Asli Papua agar dapat terlibat langsung dalam setiap proyek pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, maupun dana Otsus.
“Negara harus hadir bukan hanya lewat regulasi, tetapi lewat keberpihakan yang nyata. Pengusaha Papua harus diberi akses, kepercayaan, dan kesempatan yang adil,” tutup HYU.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal konsolidasi kekuatan ekonomi OAP serta langkah strategis dalam memperjuangkan kedaulatan ekonomi Papua di tengah arus besar pembangunan nasional.
