Jayapura. Gelombang perlawanan terhadap politik identitas sempit terus membesar. Kali ini, suara lantang datang dari tokoh adat Tabi dan Saireri yang membongkar kebohongan publik soal syarat wilayah adat dalam pencalonan Gubernur Papua.
Ismael Isack Mebri, Ketua Dewan Presidium Masyarakat Adat Tabi sekaligus Ondofolo Hebeybhulu Yoka, mengecam keras narasi sesat dan sektarian yang menyebutkan bahwa Gubernur Papua harus berasal dari masing-masing wilayah adat tertentu.
“Jangan tipu rakyat Papua! Undang-Undang Otsus Jilid II tak pernah mewajibkan Gubernur harus dari Tabi, Saireri, atau wilayah adat manapun. Itu murni propaganda elit politik yang panik,” tegas Ismael, Selasa (24/6).
Menurutnya, syarat utama hanya satu: harus Orang Asli Papua (OAP). Ia menyebut pasangan Matius D. Fakhiri (MDF) dan AR sebagai contoh nyata pemimpin berkualitas yang memenuhi syarat dan pantas memimpin Papua, tanpa harus dibatasi sekat wilayah adat.
“MDF dan AR itu anak Papua. Titik! Jangan diprovokasi seolah mereka tak layak hanya karena bukan dari zona politik tertentu,” tambah Ismael.
Narasi Wilayah Adat Racun Politik Pecah Belah
Ismael menuding, kampanye wilayah adat yang sedang dimainkan sejumlah pihak menjelang PSU Pilkada 2025 adalah racun politik pecah belah yang bisa menghancurkan persatuan Orang Asli Papua.
“Cukup sudah politik tipu-tipu atas nama adat. Ini berbahaya dan memecah belah OAP. Kami muak!” tegasnya.
Pernyataan ini didukung oleh Frans Maniagasi, tokoh masyarakat Saireri. Ia bahkan mengungkap fakta mengejutkan: usulan soal wilayah adat sebagai syarat kepala daerah pernah diajukan ke pusat, tapi DITOLAK!
“76 rekomendasi adat Tabi, termasuk soal wilayah, sudah kami bawa ke pusat tahun 2021. Tapi tidak satu pun masuk dalam revisi final UU Otsus,” beber Frans.
Dengan kata lain: tidak ada landasan hukum! Narasi yang beredar saat ini hanyalah alat propaganda dan disinformasi dari pihak-pihak yang takut bersaing secara sehat.
MRP Disentil Keras: “Kalau Cuma Duduk Diam, Ganti Saja!”
Frans tak berhenti sampai di situ. Ia menyentil keras kinerja Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dinilai terlalu pasif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
“MRP jangan jadi penonton! Kalau tak mampu bersuara, lebih baik diganti dengan orang yang masih punya hati untuk Papua,” serunya.
Frans dan Ismael sama-sama menyerukan dukungan penuh untuk pasangan MDF–AR dalam PSU Pilkada Papua 2025 sebagai simbol perlawanan terhadap politik identitas dan kebohongan adat.
Pesan Terakhir: “Jangan Pilih Pemimpin Berdasarkan KTP Adat, Tapi Berdasarkan HATI & KAPASITAS!”
Ismael menutup pernyataannya dengan seruan keras kepada seluruh rakyat Papua:
“Jangan pilih pemimpin karena asalnya dari sini atau situ. Pilih pemimpin karena hati, integritas, dan keberaniannya membela rakyat!”
